Extended Producer Responsibility

Extended Producer Responsibility

"Tanggung jawab, bahwa limbah yang dihasilkan selama proses produksi dapat ditangani dengan cara yang benar, dari sudut pandang lingkungan dan penyelamatan sumber daya, sebaiknya (terutama) dilakukan dari produsen. Sebelum pembuatan produk dimulai, seharusnya perlu diketahui bagaimana limbah yang merupakan hasil proses produksi harus dikelola, begitu juga bagaimana produk tersebut harus diurus saat dibuang. "

Pernyataan resmi oleh Pemerintah Swedia pada tahun 1975 tersebut mengantar pada era Extended Producer Responsibility (EPR).

Apa Extended Product Responsibility?

Meskipun ada banyak definisi EPR, umumnya digambarkan sebagai kebijakan pencegahan polusi yang berfokus pada sistem produk daripada fasilitas produksi. Dengan demikian, tanggung jawab atas produk diperluas meliputi emisi dan limbah yang dihasilkan oleh ekstraksi atau proses pembuatannya termasuk pengelolaan produk setelah dibuang. EPR didasarkan pada premis bahwa bertanggung jawab utama untuk limbah yang dihasilkan selama proses produksi (termasuk ekstraksi bahan baku) dan setelah produk dibuang adalah dari produsen produk tersebut.

Apa Tujuan dari Extended Product Responsibility?

Tujuan akhir EPR adalah pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan produk yang ramah lingkungan dan pemulihan produk. Teorinya adalah bahwa dengan membuat produsen membayar untuk memperbaiki limbah dan polusi yang mereka hasilkan, mereka akan memiliki insentif (dorongan) untuk memasukkan pertimbangan lingkungan yang lebih luas ke dalam desain produk, kemasan dan pilihan bahan mereka. Insentifnya bisa seperti mengurangi konsumsi sumber daya di semua tahap siklus hidup suatu produk atau paket. Produksi bersih dan pencegahan limbah adalah tujuannya.

Apa saja jenis Tanggung Jawab Produsen?

Thomas Lindhquist, yang disebut sebagai bapak EPR, telah mengidentifikasi lima jenis dasar dari tanggung jawab produsen:

Kewajiban - produsen bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh produk yang bersangkutan.

Tanggung jawab ekonomi - produsen bertanggung jawab atas semua atau sebagian biaya untuk pengumpulan, daur ulang atau pembuangan akhir produk yang mereka hasilkan.

Tanggung jawab fisik - produsen terlibat dalam pengelolaan fisik produk atau efek dari produk. Ini bisa berkisar dari sekedar mengembangkan teknologi yang diperlukan, untuk mengelola keseluruhan sistem "take back" untuk mengumpulkan atau membuang produk yang mereka produksi.
Kepemilikan - produsen mengasumsikan tanggung jawab fisik dan ekonomi

Tanggung jawab informatif - produsen bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tentang produk atau pengaruhnya pada berbagai tahap siklus hidupnya

Mengapa Produsen Harus Bertanggung Jawab Atas Produk Mereka?

Ini adalah produsen yang mengembangkan dan merancang produk atau paket, dan produsenlah yang memilih bahan untuk produk atau paket itu. Oleh karena itu, titik yang paling efisien dan efektif untuk mengurangi limbah dan mendorong penggunaan kembali, pengurangan dan daur ulang, berada pada tahap pengembangan produk. Pada titik itulah dalam siklus hidup produk keputusan dapat dibuat untuk meminimalkan dampak lingkungan dari produk.

Menginternalisasi biaya eksternal melalui kombinasi tanggung jawab ekonomi dan fisik memberi insentif kepada produsen untuk merancang produk yang memiliki dampak lingkungan seminimal mungkin selama siklus hidup mereka, dan penggunaan kembali, daur ulang dan pengurangan yang maksimal. Ini hanya bisa dicapai jika internal dan eksternal membuat kesepakatan tentang kewajiban untuk menggunakan kembali atau mendaur ulang. Dimana ada insentif, ada jalannya. Kesinambungan adalah apa yang mendukung tanggung jawab produsen dan menentang pemborosan ingin dicapai. Kesinambungan adalah tujuan dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Mengembangkan dan merancang produk yang meminimalkan dampak lingkungan adalah salah satu cara untuk mencapai keberlanjutan.

Pasar "tingkat permainan di lapangan" yang sering dibicarakan sekarang cenderung sangat berpihak pada produsen yang memproduksi produk tanpa memperhatikan konsekuensi polutannya. Perusahaan yang bertanggung jawab merasa dirugikan, karena mereka tidak diberi imbalan atas perilaku baik. Dengan demikian perlunya kerangka kerja legislatif yang menetapkan standar kinerja yang berlaku untuk semua produsen.

Bagaimana Tanggung Jawab ini dilaksanakan?

Ada tiga kategori instrumen kebijakan yang bisa diprakarsai oleh pemerintah untuk mendorong tanggung jawab produk.

Instrumen Regulasi: wajib take-back; standar minimum kandungan yang akan didaur ulang; persyaratan tingkat pemanfaatan bahan sekunder; tingkat  / waktu pemulihan; standar efisiensi energi; larangan pembuangan dan pembatasan pembuangan limbah; larangan dan pembatasan kandungan material; dan larangan dan batasan kandungan produk.

Instrumen Ekonomi: biaya pembuangan di muka; sistem deposit / pengembalian dana; dan prosedur pengadaan produk yang lebih baik.

Instrumen Informatif: jenis pelabelan yang ramah lingkungan (Environmental Choice); pelabelan informasi lingkungan (efisiensi energi, kandungan CFC, konten daur ulang); peringatan bahaya produk; pelabelan ketahanan produk.

Apa Instrumen EPR yang digunakan Saat Ini?

Sejumlah instrumen saat ini digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab atas limbah produk dan kemasan dari pemerintah dan pembayar pajak kepada produsen dan konsumen. Empat instrumen kebijakan dan contohnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Sistem pengembalian Dana Deposit: Sistem pengembalian dana deposit dapat mendorong penggunaan kembali, namun paling tidak mereka memberikan insentif moneter kepada konsumen untuk mengembalikan produk atau paket, dan infrastruktur untuk pengumpulan dan daur ulangnya.

Pajak Produk yang ditargetkan: Pajak produk mempengaruhi pilihan bahan yang digunakan. Sebuah eko-pajak yang ditargetkan dipungut di Belgia mengurangi konsumsi PVC.

Biaya Pembuangan Lebih Lanjut: Biaya ini dirancang untuk mempengaruhi pilihan bahan yang digunakan, dan dapat menghasilkan dana besar yang mungkin akan digunakan oleh pemerintah untuk proyek lingkungan. Austria telah menerapkan biaya seperti itu untuk biaya pemasangan kulkas dan pengembalian uang yang diperlukan pada mobil di Swedia.

Kesepakatan Sukarela yang didukung oleh Peraturan: Perjanjian utama industri ini digunakan untuk menghapus materi yang tidak diinginkan, mendorong desain untuk daur ulang atau memastikan tingkat penggunaan kembali atau daur ulang yang tinggi.

RINGKASAN: Seperti yang Dr. R. Fenton, seorang ekonom di Universitas Winnipeg, tunjukkan, "Sebagai manusia dengan kekuatan akal yang unik, kita berbagi tanggung jawab untuk menjalankan pengelolaan - melalui kerjasama semua pihak dengan sistemnya. Inilah saatnya bagi industri untuk maju dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari produk dan kemasan yang dihasilkan. "

Lantas Bagaimana Penerapan EPR di Indonesia?

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan pada Pasal 15 bahwa Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha, sebagai penghasil sampah, juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah.

Referensi:

http://archive.grrn.org/resources/what_is_epr.html (diakses tanggal 23 September 2017)

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis farid saifulloh — Kamis, 12 Oktober 2017 — 3 Comments — Lingkungan